BANDUNG, SEATIZENS – Rabu, 7 November 2024, menjadi momen penting ketika Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI. Dalam rapat ini, beberapa isu krusial dibahas, termasuk permintaan dari Apple mengenai tax holiday. Diskusi yang berlangsung ramai ini juga mengangkat masalah sosial, yaitu praktik pinjaman online (pinjol) dan judol (uang cepat).
Mufti Anam, anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, menjadi salah satu yang paling vokal dalam rapat tersebut. Ia menyatakan bahwa praktik judol yang terkait dengan pinjol menciptakan lingkaran setan yang merugikan masyarakat. Dengan tegas, Mufti mengatakan, “Setelah ditelusuri, ternyata banyak dari mereka yang beroperasi di bisnis judol ini adalah orang-orang terdekat Pak Budi Arie di kementerian sebelumnya.” Ungkapan ini menarik perhatian banyak pihak, terutama mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan.
Penangkapan Mantan Anak Buah Jadi Sorotan
Isu judol ini tidak hanya menjadi perhatian Mufti Anam. Anggota lain dari Fraksi PDI Perjuangan juga berencana mencecar Budi Arie dengan pertanyaan yang sama. Mereka merasa perlu mengklarifikasi setelah baru-baru ini seorang mantan anak buah Budi ditangkap karena diduga terlibat dalam praktik judol. Hal ini menyoroti seriusnya masalah yang dihadapi Kementerian Koperasi saat ini.
Selama rapat, suasana menjadi tegang. Seorang anggota Komisi VI DPR menginginkan penjelasan lebih lanjut dari Budi Arie. Ketika diizinkan untuk berbicara, Budi Arie meminta izin untuk berbicara di tempat yang lebih privat. “Izin, ke belakang,” ujarnya. Ini menunjukkan bahwa beliau ingin menjelaskan situasi tersebut tanpa mengganggu jalannya rapat.
Anggota dewan pun menanggapi dengan, “Iya, itu nggak bisa diwakilkan. Permintaan arus bawah.” Ini menandakan adanya desakan dari masyarakat agar masalah ini dibahas lebih serius.
Permintaan kepada Wakil Menteri Koperasi
Setelah Budi Arie meninggalkan kursinya, anggota dewan meminta Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, untuk lebih fokus pada masalah ini. “Pak Wamen ya dengerin. Ibu Rieke, silakan,” ujar salah seorang legislator memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat.
Baca juga : Lukaku Kembali Perkuat Belgia, Italia Amankan Tiket Perempat Final Nations League
Rapat kerja ini menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan DPR dalam menangani masalah ekonomi yang berkaitan dengan industri digital. Selain itu, penting juga untuk menuntaskan praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Diharapkan, dengan dukungan dari berbagai pihak, Kementerian Koperasi dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi ini. Kami menantikan rekomendasi dan keputusan yang tepat agar kebijakan yang dihasilkan bisa mendukung kepentingan rakyat secara keseluruhan.
(Firyal Trinidad)
