BANDUNG, SEATIZENS – Di tengah berbagai perdebatan panasnya politik, gaji rendah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Swedia menjadi sorotan. Berbeda dengan banyak negara lain, anggota DPR Swedia tidak menikmati tunjangan besar dan gaji yang tinggi.
Gaji anggota DPR Swedia ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan standar internasional. Tanpa adanya tunjangan tambahan seperti transportasi atau akomodasi, anggota parlemen harus mengelola pengeluaran mereka dengan hati-hati. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan pensiun khusus, seperti yang diterima oleh politisi di beberapa negara lain.
Kehidupan Sederhana Para Politisi
Para politisi di Swedia diharapkan menjalani kehidupan sederhana, sesuai dengan prinsip transparansi dan efisiensi pemerintah negara tersebut. Sebagai contoh, mereka diwajibkan menggunakan transportasi umum dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, perumahan yang diberikan pun sederhana, tanpa fasilitas mewah.
Jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, Swedia memberikan imbalan yang jauh lebih kecil kepada wakil-wakil rakyatnya. Di Jerman, misalnya, anggota parlemen mendapatkan gaji lebih dari dua kali lipat. Selain itu, tunjangan bagi anggota DPR di negara-negara seperti Prancis dan Italia juga jauh lebih besar.
Efek pada Reformasi Politik
Isu mengenai gaji anggota DPR yang rendah tanpa tunjangan terus dibahas di dalam negeri. Di sisi lain, kebijakan ini diyakini mampu mendorong mereka untuk lebih fokus melayani masyarakat daripada memperkaya diri sendiri. Karena itu, kebijakan ini tetap dipertahankan meski mendapat kritik dari beberapa pihak.
BACA JUGA : Fantastis ! Israel habiskan Rp 6,9 Triliun untuk menghalau 200 Rudal Iran
Sejumlah pihak menganggap kebijakan ini sebagai langkah yang idealis namun kurang realistis, terutama dengan meningkatnya biaya hidup. Namun demikian, banyak warga Swedia mendukung kebijakan tersebut karena dianggap menjaga integritas dan kesederhanaan para pemimpin mereka.
(Firyal Trinidad/)
